JSI: Persaingan Probowo vs Megawati Berlanjut ke Pilkada Serentak 2018 Hingga Pilpres RI 2019

Semua pimpinan partai pasti ingin menang di pilkada. Namun, akan dilihat sejauh mana partai tersebut lalu mencalonkan kandidat

Wakil Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia (JSI), Popon Lingga Geni mengatakan, rivalitas Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto yang sudah tersaji di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan berlanjut hingga Pilkada Serentak 2018.

Hal itu dikatakan Popon usai jagoan Prabowo, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sukses menumbangkan jagoan Mega, Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017. Popon juga menambahkan, selain akan bersaing di Pilkada Serentak 2018, keduanya juga kental dengan nuansa Pileg dan Pilpres 2019.

"Hal itu bisa saja terjadi di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung dan tentunya Sulsel. Kenapa, karena jumlah pemilih yang begitu besar di wilayah-wilayah itu," kata Popon, Jumat (21/4/2017).

Terlebih kata dia, seluruh pimpinan partai politik, dipastikan akan bekerja keras dalam upaya memenangkan pertarungan di pilkada.

"Semua pimpinan partai pasti ingin menang di pilkada. Namun, akan dilihat sejauh mana partai tersebut lalu mencalonkan kandidat yang dapat memenangi Pilkada," urai Popon.

Artinya, jika para pimpinan parpol itu ngotot menang di pilkada namun menampilkan kandidat yang tidak memiliki kemampuan untuk menang, pastinya akan sulit memetik kemenangan.

Hanya saja, kata dia, khusus persaingan antara Prabowo dan Megawati di Pilgub Sulsel, nampaknya tidak akan seheboh di Pilkada DKI Jakarta.

"Untuk rivalitas antara Mega dan Prabowo di Sulsel bisa saja terjadi, dan bisa juga tidak terjadi. Karena di daerah lainnya, pertarungannya itu tak terlalu seperti di Jakarta. Misalnya di Sulbar, Gerindra dan PDI-P justru bersatu," tutup Popon.

Sementara itu, Supervisor pemenangan JSI, Arif Saleh menuturkan, rivalitas PDI-P dan Gerindra di beberapa momentum politik belakangan ini memang sulit untuk dihindari.

Penyebab utamanya, pengendali dua partai itu, yakni Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, hubungannya memang sudah tak harmonis sejak dulu, mulai Pilpres 2014.

"Kalau dulu rivalitas itu tertuju pada SBY dan Megawati, maka sekarang mulai berpindah antara Mega dan Prabowo. Dan kemungkinan ini akan terus berlanjut, terutama di Pilpres jika Mega kembali mendorong Jokowi," papar Arif.

Apakah dampaknya akan berimbas ke Pilgub Sulsel? Arif menyebut peluangnya terbuka untuk mendorong figur yang berlawanan, terutama untuk kandidat gubernur.

Apalagi, penentuan usungan untuk calon gubernur, biasanya langsung dibawah kendali DPP, atau dalam hal ini persetujuan langsung dari ketua umumnya. Seperti PDI-P dan Gerindra.

"Hanya saja, untuk pilkada kabupaten/kota, rivalitas yang ditunjukkan elit DPP tidak terlalu memberikan dampak. Ditambah jika yang didorong non-kader," jelas eks jurnalis ini.

Khusus di Pilgub Sulsel, Arif juga menganggap jika pengaruh Mega dan Prabowo tidak sebesar di Pilgub Jakarta dalam mendorong kandidat. Malah, ruang berkoalisi antara PDI-P dan Gerindra masih terbuka lebar.

"Memang publik sering mengaitkan hubungan elitew DPP dalam memprediksi koalisi parpol di daerah. Tetapi itu tidak bisa dijadikan dasar sepenuhnya. Karena faktanya justru parpol yang di pusat sering berlawanan, namun di daerah malah berkoalisi," demikian Arif. (AF/RKCOM)

pilkada jaringan suara indonesia